Bantuan Dana HIV AIDS Berhenti 2015, Bagaimana Selanjutnya?

global_fund_stopBantuan pendanaan dari luar negeri untuk program penanggulangan HIV AIDS di Indonesia di tahun-tahun mendatang akan semakin berkurang. Bahkan pada tahun 2015 nanti, dana bantuan dari Global fund akan terhenti.

Global Fund sebagai organisasi bentukan PBB untuk upaya penanggulangan dan pencegahan persebaran HIV serta perawatan orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Dalam beberapa tahun terakhir lembaga ini mulai mengurangi dukungan dananya, dan kemungkinan akan menghentikan program bantuan di Indonesia dua tahun mendatang.

Pengurangan hingga penghentian bantuan GF ini menyusul funding-funding lain, yang mulai beralih dari Indonesia ke negara-negara di kawasan Afrika dan kawasan Sungai Mekong (Vietnam, Kamboja, Burma, dll)

Untuk itu, pemerintah pusat atau pemerintah daerah harus mulai menyiapkan segala sesuatunya untuk merespon kondisi ini. Karena selama ini pendanaan terbesar untuk program penanggulangan HIV AIDS masih mengandalkan dana bantuan asing. Sedangkan alokasi budget dari APBN atau APBD masih sangat kecil sekali. Bahkan di beberapa sektor justru tidak ada sama sekali. Hal ini dikarenakan pemerintah masih mengalokasi dana APDN dan APBD untuk sektor-sektor yang lebih prioritas, seperti program pengentasan kemiskinan, pendidikan untuk memberantas buta huruf, dan lainnya.

Namun dengan era otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menggali dan mengelola sumber sumber keuangan berdasarkan karakteristik masing-masing daerah.

Karena sebenarnya pemerintah daerah memiliki potensi keuangan yang cukup untuk menutupi kebutuhan anggaran, apabila bantuan pendanaan dari funding asing termasuk Global Fund benar-benar menghentikan bantuannya.

Saat ini sebenarnya sudah ada skema bantuan dibawah Jaminan Kesehatan Sosial ataupun Jaminas Kesehatan Daerah (Jamkesda). Skema bantuan tersebut telah menjamin biaya pengobatan untuk penyakit-penyakit yang diidap oleh masyarakat, termasuk HIV AIDS.

Program Manager Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan IGAMA, sebuah lembaga yang peduli dengan isu HIV/AIDS di Malang, Mamad menyatakan bahwa, pemerintah sebenarnya sangat mampu membiayai program penanggulangan HIV AIDS, termasuk menanggung biaya obat dan perawatan bagi ODHA.

“Apalagi masih ada waktu dua tahun ke depan untuk mempersiapkan diri seiring berakhirnya bantuan dana berbagai lembaga donor asing”, ujar pria lulusan Universitas Brawijaya malang ini. Diakui Mamad, selama ini program-program yang dibiayai oleh APBD Kota dan kabupaten Malang sudah ada.

“Namun memang masih menyatu dengan alokasi dana anggaran di Dinas Kesehatan. Sedangkan di SKPD SKPD yang lain meskipun sudah dianggarkan, umumnya masih relatif kecil”, tambahnya.

Hanya saja yang perlu dilakukan, kata Mamad, adalah memperbaiki mekanisme pembiayaan sehingga dana dapat tersalurkan secara tepat.
“Harapannya kegiatannya nanti jangan hanya melulu penyuluhan saja. Karena dari laporan SKPD kebanyakan programnya masih sebatas sosialisasi dan penyuluhan”,ujar Mamad.

Selain itu, menurut Mamad harus ada upaya upaya penggalian sumberdaya dan sumberdana lain oleh institusi atau LSM baik melalui unit usaha atau fund rising untuk keberlanjutan program-program penanggulangan HIV AIDS. Sehingga saat funding menghentikan bantuan, keberlanjutan program kegiatan tetap terjamin.

Mamad juga memaparkan fakta bahwa kasus HIV AIDS di Kota Malang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 ada penemuan 385 orang yang terjangkit, sedangkan ditahun ini 2013 ada 435 orang. Dari hasil temuan tersebut hanya 20 persennya orang asli Kota Malang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>